PETABALI, Morowali, Sulawesi Tengah – Publik kembali menyorot keberadaan IMIP Private Airport, bandara khusus milik kawasan industri Morowali yang dikelola swasta. Bandara yang berada di tengah kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) ini mendadak menjadi perbincangan nasional setelah mencuat dugaan bahwa fasilitas tersebut sempat berstatus bandara internasional, meski tidak dilengkapi petugas negara seperti Imigrasi, Bea Cukai, maupun otoritas keamanan penerbangan, Rabu (26/11/25).
Data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mencatat bandara IMIP sebagai bandar udara khusus dengan kode ICAO: WAMP dan IATA: MWS. Runway sepanjang 1.890 meter berkelas 4B, apron 96 × 83 meter, dan operasional yang tercatat melayani lebih dari 51 ribu penumpang sepanjang 2024.
Kendati begitu, bandara ini tidak termasuk kategori bandara umum, sehingga hanya diperuntukkan bagi kebutuhan internal perusahaan. Artinya, secara aturan, fasilitas ini tidak seharusnya melayani penerbangan internasional atau publik luas.
Kontroversi mencuat setelah laporan media menyebutkan IMIP sempat mendapat penetapan sebagai bandara internasional. Namun status tersebut kemudian dikritik keras sejumlah pejabat dan tokoh nasional.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dikabarkan meminta pembatalan status internasional IMIP, karena bandara milik perusahaan tidak boleh menjadi pintu masuk internasional tanpa kendali penuh negara.
“Bandara tanpa Imigrasi, tanpa Bea Cukai, tanpa otoritas negara, bagaimana bisa disebut internasional?” demikian salah satu kritik yang beredar, memicu perdebatan luas di publik.
Gubernur Sulawesi Tengah ikut menyampaikan keberatan jika IMIP dijadikan bandara internasional. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa pintu masuk resmi warga negara asing — termasuk tenaga kerja asing (TKA) — harus diarahkan melalui bandara publik, bukan bandara milik perusahaan.
Penolakan ini memperkuat sorotan bahwa IMIP Private Airport selama ini beroperasi sangat tertutup, terutama terkait mobilitas pekerja, logistik, dan aktivitas perusahaan yang tidak dapat dipantau publik secara menyeluruh.
Sejumlah laporan mengibaratkan kondisi bandara IMIP sebagai “negara dalam negara”, sebab kegiatan penerbangan berjalan tanpa keterlibatan aparat negara di pintu masuk dan keluar. Bandara ini berada di dalam kawasan industri yang memiliki sistem keamanan, transportasi, hingga perizinan internal yang jauh berbeda dari bandara publik lainnya.
Hal ini menimbulkan tanda tanya besar:
Sejauh mana negara mengetahui aktivitas penerbangan internasional, keluar-masuk barang, tamu, dan tenaga kerja asing di kawasan IMIP?
Sebagai pusat smelter nikel terbesar di Indonesia, kawasan IMIP telah mengubah wajah Morowali. Perekonomian melesat, ribuan tenaga kerja masuk, dan investasi bernilai ratusan triliun mengalir ke daerah. Namun perkembangan pesat itu juga memunculkan dilema serius: lingkungan, sosial, keamanan industri, hingga transparansi bandara.
Keberadaan bandara khusus IMIP kini memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk meninjau ulang regulasi, memastikan seluruh pintu mobilitas berada di bawah kendali negara.
Sejumlah wacana mencuat:
– Status internasional IMIP dibatalkan sepenuhnya.
– Semua penerbangan internasional dialihkan ke bandara publik.
– Pengetatan pengawasan mobilitas pekerja asing.
– Standar keamanan dan regulasi bandara swasta disesuaikan dengan ketentuan nasional.
Pemerintah diminta memastikan bahwa pertumbuhan industri tidak mengalahkan prinsip kedaulatan negara. (SAD/Red)
