PETABALI, Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi nasional. Kali ini, Pemerintah Pusat secara resmi menunjuk Banyuwangi sebagai piloting nasional program Bantuan Sosial (Bansos) berbasis digital. Program yang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian ini akan menjadi fondasi lahirnya portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) digital yang lebih adaptif dan transparan.
Hal ini terungkap dalam pertemuan terbatas antara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dengan Tim Digitalisasi Bansos Nasional, Jumat (18/7/2025).
Tim tersebut terdiri dari Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB Cahyono Tri Birowo, Direktur Eksekutif DEN Tubagus Nugraha, Principal Expert Government Technology Rahmat Danu Andika, serta tim teknis dari Kemendagri dan Kementerian Sosial.
Menurut Plt Deputi Cahyono, Banyuwangi terpilih karena dinilai sangat siap dari berbagai aspek, termasuk rekam jejak transformasi digital pemerintahan, kualitas indeks SPBE, hingga komitmen tinggi dari kepala daerah.
“Banyuwangi sudah terbukti memiliki sistem pemerintahan digital yang baik. Inilah alasan utama kenapa lintas kementerian dan lembaga sepakat menjadikannya sebagai lokasi pilot project,” ujar Cahyono.
Digitalisasi ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun Digital Public Infrastructure (DPI). Data yang digunakan akan mencakup identitas kependudukan digital, biometrik untuk autentikasi, serta platform pertukaran data antar lembaga.
Portal ini akan memungkinkan warga mengakses, memverifikasi, dan mendaftarkan diri untuk bansos secara mandiri, dengan sistem yang lebih aman dan efisien.
Menanggapi penunjukkan tersebut, Bupati Ipuk Fiestiandani menyatakan komitmennya untuk menyukseskan program ini sebagai bentuk kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat.
“Prinsipnya, kami siap berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan sistem bantuan sosial yang lebih adil, transparan, dan berdampak,” tegas Ipuk.
Ia juga menyampaikan harapannya agar digitalisasi ini dapat menghilangkan praktik bansos tidak tepat sasaran, dan memastikan bantuan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
“Dengan sistem yang canggih dan transparan ini, saya yakin ke depan bantuan sosial akan semakin efektif dan benar-benar mendorong kemandirian masyarakat,” tambahnya.
Program percontohan Digitalisasi Bansos akan mulai diuji coba pada September 2025, dengan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) sebagai dua skema bantuan awal yang akan didigitalisasi.
“Jika berhasil, cakupan program ini akan diperluas untuk mencakup bansos lainnya. Kami ingin ini jadi reformasi menyeluruh dalam sistem perlindungan sosial Indonesia,” ujar Rahmat Danu dari DEN.
INFO PENTING:
- Lokasi Pilot: Banyuwangi, Jawa Timur,
- Dilaksanakan oleh: DEN, Kemenpan RB, Kemensos, Kemendagri,
- Portal: Perlindungan Sosial Digital (Parlinsos),
- Target Awal: PKH dan BPNT,
- Mulai Uji Coba: September 2025.
Lewat kolaborasi multi-pihak dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Banyuwangi diharapkan menjadi role model nasional dalam reformasi sistem bansos. Program ini tak hanya menjawab tantangan efektivitas distribusi bantuan, tetapi juga menghadirkan transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam prosesnya. (Red)
Sumber Berita : Banyuwangikab.go.id
