PETABALI, Sorong – Iwan Marya (50) seorang kontraktor menemui Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Papua Barat Daya di Warung Kopi di Seputaran Aimas Kabupaten Sorong (25/6/2025). Sehubungan dengan hal tersebut Iwan Marya mengeluh terkait pekerjaan pembuatan Gapura yang sudah diselesaikannya sejak bulan April 2025 lalu.
Terkait pembayaran pembuatan Gapura tersebut, Iwan Marya mengungkapkan bahwa pekerjaan tersebut sudah diselesaikannya, namun hingga sekarang pembayaran yang seharusnya diterima belum juga diberikan oleh pihak PT. Berantas Abipraya yang memberikan Surat Perintah Kerja kepadanya. “Invoice saya sudah masukkan, dan dari PT. Berantas Adipraya juga sudah membuatkan Berita Acara Pembayaran pada tanggal 25 April 2025, saya diminta tanda tangan saat itu, namun dananya belum saya terima juga hingga sekarang,” keluh Iwan.
Lebih lanjut, Iwan Marya mengatakan bahwa awak media ini mencoba konfirmasi kepada Project Manager PT. Berantas Abipraya, M. Elbert Soeharto yang mendatangani Surat Perintah Kerja Nomor SPK/1124104/BA-GUB-PBD-12-11-2025 kepada CV Bodem Mandiri milik Iwan Marya, akan tetapi diinfokan sedang ke Jakarta, dikonfirmasi nomor selularnya via aplikasi whatsapp belum ada tanggapan, hingga berita ini diterbitkan, Iwan Marya masih berharap agar haknya dapat diberikan oleh PT. Berantas Abipraya. “Elbert bilang masih menunggu pembayaran dari pusat, bahkan kata ibu Dea masih menunggu dari pusat,” ucap Iwan sambil mengingat alasan yang diberikan kepadanya.
Pengamat Kebijakan Pemerintah Frans Baho menyikapi dengan sinis dan tegas, PT. Berantas Abipraya tidak boleh mempersulit pemborong lokal yang diberikan pekerjaan. Menurut Frans Baho, Berita Acara Pembayaran biasanya dibuat setelah pembayaran dilakukan, ini adalah dokumen yang mencatat dan mengonfirmasi bahwa pembayaran telah diterima oleh pihak kontraktor, setelah proses pembayaran selesai.
“Kalau begini cara PT. Berantas Adipraya lebih baik pekerjaan diberikan langsung ke kontraktor putra daerah, bagaimana bisa tagihan sampai berbulan-bulan belum dibayar, terlebih sudah minta tanda tangan Berita Acara Pembayaran, itu kan termasuk bukti pembayaran, jangan datang ke Papua kalau untuk menipu, jika tidak mampu untuk menyelesaikan hak orang, jangan sengaja membuat onar di Papua Barat Daya, di sini dibutuhkan kontraktor yang mampu dan jujur untuk membangun Provinsi Papua Barat Daya, karena propinsi ini merupakan awal yang menentukan generasi Papua ke depan menjadi mandiri dan cerdas,” ujar Frans Baho dengan tegas. (Riswandi)
