PETABALI, Jakarta – Dalam suasana khidmat peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang tegas dan menggugah dari mimbar Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025). Dihadapan para pejabat negara, tokoh masyarakat, dan generasi muda, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi mereka yang mengkhianati bangsa dan negara.
“Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana,” ujar Prabowo dalam pidatonya, yang juga disiarkan secara langsung dan diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden melalui link sebagai berikut:
https://youtu.be/idDXn-Fioks?si=hQny0XN4fi5NAEd1
Pernyataan keras itu menjadi penanda awal dari sikap politik dan moral Prabowo menjelang masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, yang akan dimulai Oktober 2025 mendatang. Ia menekankan bahwa prinsip utama dalam memimpin negara adalah kesetiaan mutlak pada Pancasila dan UUD 1945.
Pernyataan Prabowo tidak hanya ditujukan kepada kelompok separatis atau ekstremis, melainkan juga menyasar aktor-aktor yang secara sistematis merusak sendi-sendi negara—termasuk koruptor, pelanggar hukum, dan penyusup kepentingan asing.
“Negara ini sudah terlalu lama bersabar kepada mereka yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Saya tegaskan, era itu akan segera berakhir. Hukum dan Pancasila adalah panglima,” tegas Prabowo yang disambut tepuk tangan dari para hadirin.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan terikat oleh kepentingan kelompok, partai politik, bahkan keluarga sendiri dalam menegakkan supremasi hukum. “Jabatan bukan untuk memperkaya diri, jabatan adalah amanah. Dan amanah itu akan saya jaga dengan seluruh kekuatan dan jiwa raga saya,” lanjutnya.
Momentum Hari Lahir Pancasila kali ini memiliki makna yang lebih dalam, mengingat Indonesia sedang berada di ambang transisi kepemimpinan nasional. Prabowo, yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, tengah mempersiapkan diri memasuki kursi kekuasaan tertinggi negara.
Pidato ini dipandang sebagai sinyal politik yang jelas bahwa pemerintahannya akan membawa pendekatan yang lebih keras terhadap pelanggaran hukum dan ketidaksetiaan pada negara. Sejumlah pengamat politik menyebut pernyataan tersebut sebagai “gagasan doktriner kebangsaan” ala Prabowo, yang menempatkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya.
Pernyataan Prabowo memicu berbagai tanggapan. Di media sosial, banyak warganet memuji sikap tegas tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang dibutuhkan di tengah kondisi negara yang masih bergulat dengan korupsi, ketimpangan, dan ancaman disintegrasi.
Namun, sebagian pihak juga mengingatkan agar ketegasan itu tidak berujung pada pendekatan otoriter. Direktur Eksekutif Lembaga Studi Demokrasi dan Keadilan Sosial, Irwan Raharjo, menyatakan bahwa semangat membersihkan pengkhianat bangsa harus tetap dijalankan dalam koridor hukum dan demokrasi.
“Prabowo punya peluang besar menciptakan pemerintahan yang kuat, tapi bukan berarti tanpa kontrol. Kita harap pidato itu menjadi cambuk moral, bukan cambuk represif,” ujar Irwan dalam wawancara terpisah.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan pedoman hidup berbangsa yang harus diterjemahkan dalam kebijakan dan tindakan nyata.
“Pancasila adalah warisan agung pendiri bangsa. Tugas kita bukan hanya merayakannya, tapi menghidupkannya dalam tindakan sehari-hari. Tidak boleh ada kompromi dengan siapa pun yang ingin mengoyak nilai-nilai itu,” kata Prabowo dengan suara lantang.
Upacara tersebut ditutup dengan prosesi penghormatan kepada bendera Merah Putih, pembacaan teks Pancasila oleh anak-anak muda dari berbagai daerah, serta doa lintas agama yang dipimpin oleh tokoh-tokoh spiritual nasional.
Pidato Prabowo di Hari Lahir Pancasila 2025 menjadi catatan penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Ia menunjukkan wajah seorang pemimpin yang siap mengambil risiko, tak gentar berhadapan dengan kekuatan-kekuatan destruktif di dalam negeri, dan menempatkan Pancasila sebagai fondasi utama pemerintahannya.
Pertanyaannya kini: akankah Prabowo mampu menerjemahkan semangat itu menjadi kebijakan konkret yang tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan berpihak pada rakyat?
Waktu akan menjadi saksi. Namun satu hal pasti: pidato ini telah mengguncang panggung politik nasional dan menetapkan nada keras untuk lima tahun ke depan. (TIM/Red)
