Respons Keresahan Sopir Truk, Pemkab Jembrana Harapkan Dukungan APBN untuk Infrastruktur

PETABALI, Jembrana – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menghadiri kunjungan kerja (kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar, Syarief Abdullah Alkadrie, di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026). Kunjungan kerja anggota DPR RI tersebut bertujuan untuk menghimpun masukan, saran, serta rekomendasi terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN.
​
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, menjelaskan bahwa porsi anggaran pusat yang disiapkan untuk Provinsi Bali sebenarnya cukup besar. Meski demikian, terdapat pergeseran skema pembiayaan untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN).
​
“Banyak anggaran transfer yang saat ini disalurkan melalui program-program nasional. Sebagai contoh, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” ujar Syarief.
​
Selain PPPK, ia juga menyinggung perbaikan infrastruktur yang sebelumnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah, kini turut disokong APBN melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres). “Infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan daerah kini ditarik lewat Inpres dan ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Jika dilihat dari sisi itu, dukungannya cukup besar. Yang terpenting adalah dana nasional dapat membantu pembangunan di daerah, yang tentu disesuaikan dengan kemampuan fiskal,” tambahnya.
​
Sementara itu, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, yang ditemui awak media usai rapat, menyatakan bahwa dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat sangat diharapkan oleh Pemkab Jembrana. Hal ini untuk merespons keresahan masyarakat dan para pengguna jalan akibat kemacetan yang kerap terjadi di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.
​
“Masyarakat saat ini merasa resah, terutama para pengemudi truk yang bahkan sudah beberapa kali menggelar aksi demo. Mereka menginginkan adanya solusi konkret terkait masalah penyeberangan Ketapang–Gilimanuk,” tegas Bupati Kembang.
​
Menurutnya, pengerjaan peningkatan kapasitas dermaga yang sedang berlangsung saat ini barulah langkah penanganan awal. Pemkab Jembrana menantikan kebijakan strategis jangka panjang dari pemerintah pusat, terlebih untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan seiring tersambungnya akses jalan tol di masa mendatang.
​
“Peningkatan kapasitas dermaga hanyalah solusi jangka pendek. Harapan kami ada pembangunan pelabuhan baru untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna kendaraan saat jalan tol sudah beroperasi nanti,” pungkasnya. (Red)