Sampaikan Penjelasan Ranperda APBD 2027, Wabup Jembrana Tekankan Efisiensi dan Ketepatan Sasaran

PETABALI, Jembrana – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana merancang total Pendapatan Daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,280 triliun, dengan Belanja Daerah dipatok pada angka Rp1,432 triliun. Di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD), pengelolaan anggaran tahun depan dituntut untuk jauh lebih disiplin dan mengedepankan semangat empati fiskal.
​
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Jembrana, IGN Patriana Krisna (Ipat), mewakili Bupati Jembrana saat membacakan Penjelasan Bupati Jembrana terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Penjelasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (2/11), di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Jembrana.
​
Dalam pemaparannya, Wabup Ipat merinci struktur pendapatan sebesar Rp1,280 triliun tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp262,42 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1,017 triliun. Sementara itu, dari sisi belanja yang dirancang sebesar Rp1,432 triliun, dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp1,011 triliun, Belanja Modal Rp292,60 miliar, Belanja Tak Terduga Rp3,80 miliar, serta Belanja Transfer sebesar Rp124,37 miliar.
​
Adapun dari sisi pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan dirancang sebesar Rp157,98 miliar yang bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp152,58 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp5,4 miliar. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp5,4 miliar yang dialokasikan untuk pemberian pinjaman daerah.
​
Ipat menegaskan, penurunan alokasi TKD yang telah terjadi pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya masih menjadi tantangan bagi daerah. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dijawab dengan pengelolaan anggaran yang semakin cermat, terukur, dan bertanggung jawab.
​
“Kondisi ini menuntut kita untuk semakin cermat menetapkan prioritas, semakin disiplin mengelola belanja, dan semakin sungguh-sungguh menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap rupiah harus ditempatkan pada kebutuhan yang tepat, setiap belanja harus memberikan manfaat yang terukur, dan setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.
​
Ia juga menekankan agar program-program yang telah berjalan dan terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat tetap dijaga keberlanjutannya. Oleh karena itu, efisiensi anggaran akan diarahkan pada penekanan belanja tidak produktif, penghapusan pemborosan, serta penyesuaian volume pekerjaan dengan kemampuan keuangan daerah. Kendati demikian, pengurangan volume pekerjaan diingatkan agar tidak mengorbankan manfaat dan kualitas hasil pembangunan.
​
Atas dasar itu, Rancangan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2027 disusun dengan berlandaskan prinsip ketepatan sasaran, kehati-hatian, serta keberlanjutan pelayanan publik. Tantangan fiskal yang dihadapi harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih efektif, sehingga kesinambungan pembangunan daerah dan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana tetap berjalan secara optimal. (Red)